WAMENA ( bisnispapua.com )-Kementerian Kesehatan RI menargetkan seluruh rumah sakit di delapan kabupaten Papua Pegunungan mampu melayani penyakit prioritas seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal paling lambat akhir 2028.
Target itu disampaikan Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes, dr. Obrin Parulian, M.Kes, usai penandatanganan MoU dan PKS Program Pengampuan Layanan Prioritas di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Jumat (26/6/2026).
Kerja sama ini melibatkan Kemenkes, 14 rumah sakit rujukan nasional, Pemprov Papua Pegunungan, serta RS di delapan kabupaten: Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Nduga.
“Penanganan kanker, jantung, stroke, penyakit ginjal, kematian ibu dan anak di sini masih belum bagus. Karena itu kita datangkan rumah sakit pengampu untuk melakukan pengampuan,” kata Obrin.
Pengampuan adalah sistem pendampingan dari RS yang kapasitasnya lebih tinggi ke RS daerah. Bentuknya meliputi pelatihan tenaga kesehatan, pembinaan layanan medis, hingga pemenuhan alat kesehatan.
“Pengampuan itu diajari, dibimbing, dituntun. Kemenkes juga melengkapi alat agar layanan di tiap kabupaten setara dengan daerah lain,” jelasnya.
Dengan program ini, pasien serangan jantung di Papua Pegunungan nantinya bisa langsung ditangani di RS kabupaten lewat kateterisasi dan pemasangan ring. Pasien stroke sumbatan juga tidak perlu dirujuk ke Jayapura.
“Harapan kita akhir 2027 atau 2028, di Nduga sudah ada dokter saraf yang tangani stroke dan dokter jantung yang bisa pasang ring,” ujar Obrin.
Obrin menegaskan program ini menjalankan arahan Presiden agar wilayah 3T mendapat layanan kesehatan bermutu dan terjangkau.
Selain pengampuan, Kemenkes memperkuat infrastruktur lewat program SIREN. Saat ini pemerintah telah membangun 20 RS baru dan meningkatkan kapasitas 66 RS di Indonesia, termasuk RS tipe C di daerah yang belum punya fasilitas memadai.
“Gedung bukan hanya bangunan. Di dalamnya harus ada alat. Kita supply alatnya. Tinggal kolaborasi pusat dan daerah untuk jaga keberlanjutannya,” kata dia.
Terkait rencana pembangunan RS Provinsi Papua Pegunungan, Obrin menyebut masih dibahas bersama gubernur dan para bupati.
Ia menjelaskan, RS kabupaten diperkirakan hanya mampu menangani 70–80 persen kasus. Sisanya butuh RS dengan fasilitas lebih lengkap.
“Bangunan bisa kita bangun, tetapi yang lebih penting sistem dan tata kelolanya. Pembiayaan akan dibahas, apakah 100 persen pusat atau berbagi dengan daerah,” ucapnya.
Kemenkes tidak membedakan RS milik pusat atau daerah. Dasar utamanya kebutuhan masyarakat.
“Kalau fasilitas yang ada masih kurang, tentu akan ada upaya pemenuhan. Kesehatan ini kerja sama pusat dan daerah,” tegas Obrin.
Pemerintah menargetkan delapan kabupaten di Papua Pegunungan mencapai layanan setara pada 2028.( Redaksi )
