JAYAPURA ( bisnispapua.com ) – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Papua untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pujo menyebut, langkah tersebut juga menjadi upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pujo mengatakan saat ini BPJS Kesehatan secara terbuka menerima berbagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan Program JKN di Papua. Menurutnya, masukan tersebut menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami datang untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi di daerah, termasuk kritik yang membangun. Bagi kami, seluruh kebijakan harus berangkat dari kebutuhan peserta, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Pujo, Kamis (5/3).
Ia menegaskan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN harus diberikan secara optimal tanpa diskriminasi. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui sinergi lintas sektoral dan juga didukung oleh pemerintah daerah.
“Pelayanan kepada peserta harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Aspirasi yang kami terima akan kami tindaklanjuti bersama para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar Program JKN dapat terus berjalan secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Papua yang telah berhasil mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan JKN. Capaian tersebut bahkan mendapat penghargaan tingkat nasional karena dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Capaian UHC di Papua menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua semakin mudah dan merata,” kata Pujo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Papua.
Ia menyebut, masih terdapat keterbatasan jumlah rumah sakit di beberapa kota dan kabupaten, sehingga diperlukan penguatan komitmen dari seluruh fasilitas kesehatan untuk tetap menghadirkan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.
“Kami terus mendorong rumah sakit untuk meningkatkan mutu layanan bagi Peserta JKN. Yang terpenting, jangan sampai ada penolakan terhadap pasien karena pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Aryoko menambahkan pemerintah daerah juga memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fasilitas layanan sekaligus memastikan masyarakat Papua tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.( */ Redaksi )
