SORONG ( Bisnis Papua ) – Wacana pemerintah pusat terkait proyek Transmigrasi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Papua menjadi salahsatu program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subiato mendapat berbagai penolakan dari tokoh masyarakat.
Salahsatu tokoh yang menyampaikan hal itu adalah Pendeta Helga A. Iriori Burdam di Sorong Papua Barat,dirinya menyebut Program Transmigrasi ke wilayah Papua dan Papua Barat akan memunculkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.
“Menurut saya soal Transmigrasi ini tidak perlu untuk wilayah Papua, karena akan menimbulkan masalah sosial kedepannya,”ucapnya, dilansir redaksipotret.co, Sabtu (23/11/2024)
Dikatakan, harusnya Pemerintah membuat program yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua, sehingga mampu menjadi Tuan di negerinya sendiri yang mampu mengolah sumber daya alamnya dan mampu berdikari untuk kesejahteraan keluarganya.
“Karena kalau masih mendatangkan orang dari luar Papua ke Papua lagi, maka sama saja itu akan meminggirkan masyarakat Papua itu sendiri dan di tanah mereka sendiri. Harusnya Pemerintah membuat kebijakan yang fokusnya untuk pemberdayaan masyarakat asli Papua, sehingga mampu fight dan mengolah sumberdaya alamanya sendiri dan menjadi Tuan di Negerinya sendiri,” tegas Pendeta Helga.
Menurutnya, persoalan Transmigrasi akan menjadi pemicu adanya konflik sosial dimasyarakat. Adanya kesenjangan di segala lini kehidupan masyarakat di Papua akan menjadi potensi besar konflik sosial terjadi.
“Jadi lebih baik tidak ada program Transmigrasi lagi ke Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait ini,” ucapnya.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh jemaat GKI Laharoi untuk tidak terlibat aksi apapun khususnya terkait penolakan Transmigrasi, mari kita jaga Papua ini tetap aman dan damai, tanpa adanya persoalan. Kita umat Kristiani tidak lama lagi menyambut Natal dan Tahun Baru 2025, sehingga baik untuk jemaat mempersiapkan sukacita itu dalam kedamaian,” pungkasnya. ( rls/redaksi)
