JAYAPURA ( bisnispapua.com )- Realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang sangat kuat hingga akhir Februari 2026.
” belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya” ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq dalam keterangan tertulis, Senin(30/3).
Ia menyebutkan, pertumbuhan ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, yang menjadi sinyal positif dalam upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui instrumen fiskal.
Belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang meningkat seiring dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap aparatur negara, serta belanja barang yang mendukung operasional layanan publik” ujar Izharul Haq.
Selain itu, lanjutnya, belanja modal menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan mulai meningkatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Papua.
” Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang” ujar Izharul Haq.
Di sisi lain, Ia menjelaskan, komponen transfer ke daerah tetap mendominasi struktur belanja negara di Papua. Realisasi transfer ke daerah hingga Februari 2026 mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 30,12 persen secara tahunan.
Tingginya realisasi transfer ini menunjukkan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, mengingat sebagian besar pendanaan pembangunan di Papua masih bergantung pada dana transfer.
“Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dalam transfer ke daerah, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah” jelas Izharul Haq.
Selain itu, lanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, juga menunjukkan peningkatan realisasi, yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional di daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana Otonomi Khusus yang mulai berjalan secara bertahap juga memberikan kontribusi signifikan sebagai instrumen afirmatif dalam percepatan pembangunan Papua.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Papua hingga Februari 2026 menegaskan peran penting belanja negara, khususnya transfer ke daerah, sebagai motor utama penggerak ekonomi regional.
Di tengah tekanan dan kondisi global yang tidak pasti, akselerasi belanja pemerintah menjadi strategi yang relevan untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong aktivitas ekonomi.
“Ke depan, optimalisasi pendapatan negara serta peningkatan kualitas belanja menjadi kunci penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua” pungkas Izharul Haq. ( Muhammad Kasim )
