JAYAPURA.(bisnispapua.com) – Realisasi APBN di Papua tahun 2025 tetap tinggi meski ada tekanan ekonomi global. Belanja negara terealisasi Rp61,21 triliun atau 95,01% dari pagu Rp64,43 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Papua Izharul Haq menyampaikan data itu dalam Stakeholders Day di Gedung Keuangan Negara, Jayapura, Selasa (12/5).
“Ini menunjukkan APBN efektif jaga aktivitas ekonomi dan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Izharul Haq, menyebutkan belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp17,68 triliun atau 93,69%. Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58%. TKD mencakup Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.Meski serapan tinggi, realisasi TKD turun 10,51% dibanding 2024. Hampir semua jenis TKD tersalur di atas 94%.
” Hanya Dana Desa yang realisasinya masih lebih rendah dibanding transfer lain” ujarnya.
Ia menyebutkan, dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA ) Kanwil DJPb Papua 2025 mencapai 95,78 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari 685 satker, 44,09% masuk kategori “Sangat Baik”, 33,33% “Baik”, 20,12% “Cukup”, dan 2,46% “Kurang”.
“IKPA mengukur kesesuaian rencana, efektivitas, kepatuhan regulasi, dan efisiensi belanja. Tujuannya agar belanja tepat sasaran dan cepat sejak awal tahun” jelas Izharul Haq.
Lanjutnya, pemanfaatan digitalisasi transaksi pemerintah juga terus menunjukkan perkembangan positif.Penggunaan Cash Management System naik ke 65,53% dari 40,54% pada 2024.
Sementara transaksi Kartu Kredit Pemerintah anjlok ke Rp12,7 miliar dari Rp30,7 miliar tahun lalu.
“Penurunan ini dipicu efisiensi belanja barang dan modal” ujar Izharul Haq
Ia menyebutkan, penyusunan laporan keuangan 685 satker di 4 provinsi dan 29 kab/kota tetap on track meski ada tantangan geografis dan transisi wilayah.
“DJPb Papua juga memperkuat koordinasi dengan 4 pemprov dan 29 pemkab/kota untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah”jelasnya
Izharul mengapresiasi seluruh satker dan mitra atas capaian 2025. Ia berharap kolaborasi tetap kuat agar pelaksanaan APBN 2026 lebih berkualitas, tepat sasaran, dan mendorong Papua yang maju, inklusif, dan sejahtera. ( Muhammad Kasim )
