JAYAPURA ( bisnispapua.com )-Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (DJPb )Provinsi Papua,Izharul Haq menyampaikan pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun yang terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar, dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp822,78 miliar.
“Sampai dengan akhir Juni 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul sebanyak Rp2.90 triliun atau 42,78% dari target” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat ( 24/7)
Izharul Haq menyebutkan, dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp1.71 triliun. Angka ini didorong oleh peningkatan year-on-year pada realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM.
“Pertumbuhan ini merupakan dampak dari peningkatan kepatuhan,pengawasan perpajakan dari implementasi Coretax dan manajemen restitusi” ujarnya.
Sementara itu, Izharul Haq menyebutkan, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp119,31 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.Kinerja PNBP per 30 Juni 2026 sangat baik . PNBP telah terkumpul sebanyak 130,51% dari target atau mencapai Rp1.07 triliun.
“Capaian ini didorong oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp894,13 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp179,65 miliar” jelasnya.
Izharul Haq menyebutkan, pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp58,99 triliun yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp20,76 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp38,23 triliun.
“Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah melaksanakan Belanja Negara sebesar Rp24,50 triliun atau mencapai 41,54% dari pagu. Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year sebesar 4,96% dibanding Juni 2025.” ungkapnya.
Lanjutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara sampai dengan pertengahan tahun 2026.Jenis Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp7,50 triliun, meningkat 56,24% (yoy) dibanding tahun lalu.
Sementara itu, sampai dengan akhir Juni 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp17.00 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua.
“Jumlah tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar 671,15 miliar, DAU sebesar 11.36 triliun, DAK sebesar 1.66 triliun ( DAK ) Fisik sebesar Rp27,77 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp 1.63 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 2,30 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 997,42 miliar” tutup Izharul Haq ( Muhammad Kasim )
