JAYAPURA ( bisnispapua.com ) – Kinerja penerimaan pajak dari sektor aktivitas keuangan dan asuransi di Papua Raya mengalami perlambatan. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi melemahnya penerimaan pajak dari sektor perbankan, khususnya yang berasal dari bunga deposito.
Kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widihartanto menjelaskan, penurunan pada sektor keuangan bukan disebabkan melemahnya seluruh industri jasa keuangan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan pajak atas produk simpanan perbankan.
“Yang paling banyak berasal dari sektor perbankan. Kemungkinan karena terjadi penurunan pembayaran bunga deposito sehingga pajak yang dipungut dari deposito juga ikut menurun,” ujarnya kepada Media di Jayapura, Jumat ( 26/6)
Selain sektor keuangan,lanjut Sekti, DJP juga mencatat pertumbuhan negatif terjadi pada sektor konstruksi, industri pengolahan, serta jasa penyewaan.
Menurutnya, perlambatan di sektor konstruksi lebih dipengaruhi belum dimulainya sejumlah proyek pembangunan pada awal tahun. Aktivitas konstruksi diperkirakan mulai meningkat pada triwulan berikutnya seiring dimulainya pelaksanaan berbagai proyek pemerintah maupun swasta.
“Kalau konstruksi, banyak pekerjaan yang baru mulai pada awal triwulan kedua. Dampaknya kemungkinan baru terlihat pada triwulan ketiga dan keempat,” katanya.
Meski demikian,Sekti,menilai potensi penerimaan pajak di Papua Raya masih cukup besar.
Selain sektor perdagangan, potensi penerimaan juga berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi salah satu penopang perekonomian kawasan timur Indonesia.
Di sisi lain, Sekti mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah tingginya pergantian bendahara pada instansi pemerintah yang menyebabkan proses edukasi perpajakan harus dilakukan berulang kali.
“Kami sudah melakukan pembinaan dan edukasi, tetapi ketika bendaharanya berganti, prosesnya harus dimulai lagi dari awal. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan,” jelasnya.
Selain itu,lanjut Sekti, keterbatasan data perpajakan, terutama di wilayah pedalaman, juga menjadi kendala. Untuk mengatasinya, DJP secara rutin melaksanakan kegiatan pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan guna memperluas basis data wajib pajak.
“Meski menghadapi tantangan geografis dan administrasi, DJP memastikan terus memperkuat pengawasan dan edukasi perpajakan guna menjaga penerimaan negara serta mendorong kepatuhan wajib pajak di Papua Raya” pungkas Sekti.( Muhammad Kasim )
